PT Terminal Teluk Lamong, anak usaha PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) juga akan mengeruk kolam pelabuhan sampai kedalaman 16 mtr. manfaat mengakomodasi kapal-kapal berbobot tambun.
Direktur Paling utama TTL, Dothy menyebutkan sekarang ini kedalaman kolam pelabuhan di Teluk Lamong menjangkau 14 mtr. muka air laut (LWS). Kolam sedalam itu menurut dia telah dapat mengakomodasi kapal-kapal berbobot mati 80. 000 ton.
Satu diantara kapal terbaru yang merapat yaitu MV Bulk Japan yang berbobot mati 82. 951 ton. Kapal curah kering berbendera Liberia itu jadi kapal curah paling besar yang berkunjung di Teluk Lamong. Dothy mengatakan, makin besar ukuran kapal, potensi efisiensi yang dapat dicatat juga makin tinggi untuk aktor industri logistik.
Dia memberikan, pihaknya telah menggelontorkan dana untuk membuat infrastruktur di Teluk Lamong. Dengan kehadiran kapal besar, Dothy menilainya investasi yang dikerjakan perseroan telah mulai membawa hasil. " TTL begitu siap melayani kapal memiliki ukuran besar karna sekarang ini mempunyai kedalaman kolam pelabuhan sampai -14 mtr. LWS (dibawah permukaan air), nanti juga akan dikeruk jadi -16 mtr. LWS, ” terang Dothy, Selasa (27/2/2018).
Baca Juga : Harga Tiket Kapal Dobonsolo
Menurut Dothy, kesiapan infrastruktur pelabuhan serta dampaktivitas operasional bongkar muat jadi aspek perlu untuk menarik ketertarikan kapal-kapal asing memiliki ukuran besar bertumpu di pelabuhan Indonesia. Terlebih dulu, kapal asing malas singgah karna infrastruktur pelabuhan pelabuha di Indonesia kurang mencukupi hingga kapal lebih pilih transit di negara beda.
Di Terminal Teluk Lamong, sistem bongkar muat dikerjakan semi automatis. Bongkar muat curah kering soya bean meal (bahan pakan ternak) juga di dukung perlengkapan berbentuk 2 unit grab ship unloader memiliki sampai 2. 000 ton /jam per unit. Bahan curah kering lantas diangkut memakai 2 lane conveyor segera ke silo serta gudang memiliki keseluruhan sampai 200. 000 ton.
Baca Juga : Harga Tiket Kapal - Harga Tiket Pelni
Apabila keadaan cuaca kondusif, kecepatan bongkar muat curah kering di TTL dapat menjangkau rata-rata 20. 000 ton /hari. Walhasil, kapal memiliki semacam dengan MV Bulk Japan dapat merampungkan bongkar muat serta pembersihan maksimum empat hari. “Kapal MV Bulk Japan asal Brazil meyakini TTL untuk jadi single port (hanya satu tujuan pelabuhan) di Indonesia untuk membongkar semua muatan, ” tambah Dothy.
Tuesday, March 20, 2018
Beli 15 Kapal Tunda, Pelindo III Investasi
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menggelontorkan investasi sampai Rp1, 15 triliun untuk beli 15 kapal menunda baru berkekuatan 1. 500 Tenaga Kuda dan 2. 400 Tenaga Kuda.
Menambahkan kapal menunda baru diinginkan dapat tingkatkan kemampuan operasional Pelindo III yang saat ini tengah konsentrasi menggenjot layanan sekelas perusahaan global.
VP Corporate Communication Pelindo III, Lia Indi Agustiana menyebutkan perseroan melakukan ekstensifikasi dengan investasi pas manfaat di bidang infrstruktur dan operasional pelabuhan.
" Ini dilakukan agar pasar Pelindo III berkembang dan selalu menghadirkan kapal-kapal internasional, " katanya dalam tayangan pers, Selasa (27/2/2018).
Baca Juga : Harga Tiket Kapal Egon - Jadwal Kapal
Dia memberikan, sistem usaha layanan jasa kepelabuhan juga digabungkan dengan entitas usaha dan afiliasi hingga layanan tidak terbatas pada bongkar muat, namun juga meliputi pemanduan, penundaan kapal, property, dan lokasi industri. Pelindo III saat ini mempunyai 23 perusahaan, baik anak usaha ataupun perusahaan afiliasi.
Sebelumnya, Direktur Utama Pelindo III, Ari Askhara menyebutkan kapal menunda baru dipesan ke galangan PT Dumas Tanjung Perak Shipyards dan PT Daya Radar Utama di Tanjung Priok. " Pelindo III mempercayakan produksi kapal menunda baru pada galangan kapal nasional, " tutur Ari.
Baca Juga : Harga Tiket Kapal Sirimau
Menurut Ari, kapal menunda yang dipesan Pelindo III diperlengkapi feature AMS atau Alarm Monitoring Sistem (AMS) yang dapat memonitor keadaan kapal dengan segera hingga operasional kapal efektif. Feature AMS juga jadi prasyarat untuk kapal menunda untuk memperoleh notasi kapal UMS (unattended machinery space) yang mana kapal cukup diawaki tiga orang.
Menambahkan kapal menunda baru diinginkan dapat tingkatkan kemampuan operasional Pelindo III yang saat ini tengah konsentrasi menggenjot layanan sekelas perusahaan global.
VP Corporate Communication Pelindo III, Lia Indi Agustiana menyebutkan perseroan melakukan ekstensifikasi dengan investasi pas manfaat di bidang infrstruktur dan operasional pelabuhan.
" Ini dilakukan agar pasar Pelindo III berkembang dan selalu menghadirkan kapal-kapal internasional, " katanya dalam tayangan pers, Selasa (27/2/2018).
Baca Juga : Harga Tiket Kapal Egon - Jadwal Kapal
Dia memberikan, sistem usaha layanan jasa kepelabuhan juga digabungkan dengan entitas usaha dan afiliasi hingga layanan tidak terbatas pada bongkar muat, namun juga meliputi pemanduan, penundaan kapal, property, dan lokasi industri. Pelindo III saat ini mempunyai 23 perusahaan, baik anak usaha ataupun perusahaan afiliasi.
Sebelumnya, Direktur Utama Pelindo III, Ari Askhara menyebutkan kapal menunda baru dipesan ke galangan PT Dumas Tanjung Perak Shipyards dan PT Daya Radar Utama di Tanjung Priok. " Pelindo III mempercayakan produksi kapal menunda baru pada galangan kapal nasional, " tutur Ari.
Baca Juga : Harga Tiket Kapal Sirimau
Menurut Ari, kapal menunda yang dipesan Pelindo III diperlengkapi feature AMS atau Alarm Monitoring Sistem (AMS) yang dapat memonitor keadaan kapal dengan segera hingga operasional kapal efektif. Feature AMS juga jadi prasyarat untuk kapal menunda untuk memperoleh notasi kapal UMS (unattended machinery space) yang mana kapal cukup diawaki tiga orang.
Izin Kapal Ikan Diserahkan ke Daerah
Pemerintah Propinsi Gorontalo menyarankan supaya perizinan kapal ikan dapat dikerjakan di daerah untuk percepat akhirnya.
Hal tersebut dikemukakan oleh Gubernur Propinsi Gorontalo Rusli Habibie saat menjumpai Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (27/2).
" Alhamdulillah kita telah empat th. ini bisa pertolongan kapal ikan dari Bu Susi cukup banyak. Tapi ada kendala yang dihadapi beberapa nelayan, yakni izin kapal, yang diatas 30 gross ton GT itu berbulan-bulan, " tuturnya di Istana Negara, Selasa (27/2).
Dia menerangkan sistem perizinan kapal dengan terpusat sekarang ini malah buat akhirnya menelan saat cukup lama, bahkan juga dapat menjangkau dua th..
Selanjutnya, bila sangat mungkin, dia juga menyarankan sistem perizinan kapal-kapal itu dapat diserahkan ke pemerintah propinsi karna hal itu dia mengaku begitu menolong rakyat kecil.
Baca Juga : Harga Tiket Kapal Bukit Raya - Jadwal Kapal
Sekarang ini, dia mengatakan sistem perizinan kapal diatas 30 GT dikerjakan terpusat oleh Kementerian Perikanan serta Kelautan sedang izin kapal dibawah 30 GT dapat diprosea di daerah.
" Tapi untuk efisien sekali lagi, ya beri saja ke daerah karna yang dibantu itu nelayan yg tidak dapat. Mereka bhs Indonesia, dia juga sulit. Serta itu mesti ke Jakarta, hurus sendiri serta tidak dapat lewat orang yang lain, " ucapnya.
Sebatas di ketahui, Pemerintah Propinsi memperoleh pertolongan kapal diatas 30 GT sejumlah 57 unit dari Kementerian Kelautan serta Perikanan pada dua th. yang kemarin.
Baca Juga : Harga Tiket Kapal Labobar
Sampai sekarang ini, dia mencatat cuma sekitaran 17 kapal saja yang telah mengantongi surat izin sedang bekasnya belumlah ada.
" Bila melaut, bahaya, dapat di tangkap serta telah ada masalah. Telah ada satu nelayan di tangkap, itupun untuk tidak menangkap ikan, tapi cuma untuk coba engine-nya, apakah kapal ini bagus atau tidak. Itu segera di tangkap serta diolah hukum Hingga masuk penjara, " tekannya.
Hal tersebut dikemukakan oleh Gubernur Propinsi Gorontalo Rusli Habibie saat menjumpai Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (27/2).
" Alhamdulillah kita telah empat th. ini bisa pertolongan kapal ikan dari Bu Susi cukup banyak. Tapi ada kendala yang dihadapi beberapa nelayan, yakni izin kapal, yang diatas 30 gross ton GT itu berbulan-bulan, " tuturnya di Istana Negara, Selasa (27/2).
Dia menerangkan sistem perizinan kapal dengan terpusat sekarang ini malah buat akhirnya menelan saat cukup lama, bahkan juga dapat menjangkau dua th..
Selanjutnya, bila sangat mungkin, dia juga menyarankan sistem perizinan kapal-kapal itu dapat diserahkan ke pemerintah propinsi karna hal itu dia mengaku begitu menolong rakyat kecil.
Baca Juga : Harga Tiket Kapal Bukit Raya - Jadwal Kapal
Sekarang ini, dia mengatakan sistem perizinan kapal diatas 30 GT dikerjakan terpusat oleh Kementerian Perikanan serta Kelautan sedang izin kapal dibawah 30 GT dapat diprosea di daerah.
" Tapi untuk efisien sekali lagi, ya beri saja ke daerah karna yang dibantu itu nelayan yg tidak dapat. Mereka bhs Indonesia, dia juga sulit. Serta itu mesti ke Jakarta, hurus sendiri serta tidak dapat lewat orang yang lain, " ucapnya.
Sebatas di ketahui, Pemerintah Propinsi memperoleh pertolongan kapal diatas 30 GT sejumlah 57 unit dari Kementerian Kelautan serta Perikanan pada dua th. yang kemarin.
Baca Juga : Harga Tiket Kapal Labobar
Sampai sekarang ini, dia mencatat cuma sekitaran 17 kapal saja yang telah mengantongi surat izin sedang bekasnya belumlah ada.
" Bila melaut, bahaya, dapat di tangkap serta telah ada masalah. Telah ada satu nelayan di tangkap, itupun untuk tidak menangkap ikan, tapi cuma untuk coba engine-nya, apakah kapal ini bagus atau tidak. Itu segera di tangkap serta diolah hukum Hingga masuk penjara, " tekannya.
KKP Pilih Tata Ulang Rute Kapal
Kementerian Kelautan serta Perikanan merencanakan membenahi ulang rute kapal pengangkut ikan daripada merubah kebijakan pembatasan ukuran armada jadi jalan keluar atas kesusahan bahan baku yang dihadapi unit pemrosesan ikan, termasuk juga industri pengalengan.
Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja yakini sebaran kapal angkut yang sesuai dengan potensi perikanan tiap-tiap lokasi pengelolaan perikanan (WPP) juga akan menolong distribusi bahan baku dari ruang penangkapan ke pusat-pusat pemrosesan.
KKP memprediksi ada sekitaran 300 kapal pengangkut ikan yang sekarang ini beroperasi. Tetapi, kementerian belum juga ketahui persis sebaran rute, frekwensi pelayaran, serta produktivitas. Kurun waktu dekat, KKP juga akan menyatukan beberapa operator kapal angkut untuk ketahui kepadatan tiap-tiap rute untuk setelah itu direformulasi.
" Jadi, bukanlah masalah ukurannya ukuran kapal, tapi berapakah jumlahnya serta pembagiannya pembagian rute, " tuturnya, Selasa (27/2/218).
Baca Juga : Harga Tiket Kapal Tidar - Harga Tiket KA
Sjarief menyebutkan pengangkutan ikan tidak dapat tergantung pada tol laut. Pertama, jumlah container berpendingin (reefer container) dalam program itu terbatas. Mengakibatkan, tangkapan ikan yang melimpah, termasuk juga hasil tangkapan kapal eks cantrang, di Indonesia timur sering menumpuk karna menanti untuk diangkut sampai 10 hari. Ke-2, tidak semuanya pelabuhan perikanan mempunyai alat bongkar muat container. Di bagian beda, jumlah cold storage timur terbatas.
KKP, papar dia, juga akan meletakkan semakin banyak kapal pengangkut ikan di lokasi dengan stock ikan melimpah, umpamanya di Dobo, Tual, serta Merauke. Seperti surat izin penangkapan ikan (SIPI), surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) nanti ditata sesuai sama potensi perikanan.
Terlebih dulu, Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (Apiki) menyarankan supaya alur operasional armada pengangkutan ikan nasional yang lama dihidupkan sekali lagi untuk memecahkan problem kesusahan bahan baku industri pengalengan ikan yang selalu berlanjut.
Ketua Harian Apiki Ady Surya merekomendasikan supaya ukuran kapal pengangkut ikan tidak sekali lagi dibatasi maximum 150 gros ton. Perubahan ketetapan juga akan menghidupkan kembali armada pengangkutan ikan nasional yang sebenarnya lebih mencukupi pada saat kemarin.
Baca Juga : Harga Tiket Kapal Binaiya
Diluar itu, alih muatan ikan di dalam laut (transshipment) yang umum didunia jadi cara usaha penangkapan ikan paling efektif sebaiknya tidak dilarang, sepanjang ikuti regulasi serta dilaporkan. Pemerintah juga memiliki hak meletakkan pengawas diatas kapal hingga kesibukan alih muat terdaftar serta terawasi dengan baik.
Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja yakini sebaran kapal angkut yang sesuai dengan potensi perikanan tiap-tiap lokasi pengelolaan perikanan (WPP) juga akan menolong distribusi bahan baku dari ruang penangkapan ke pusat-pusat pemrosesan.
KKP memprediksi ada sekitaran 300 kapal pengangkut ikan yang sekarang ini beroperasi. Tetapi, kementerian belum juga ketahui persis sebaran rute, frekwensi pelayaran, serta produktivitas. Kurun waktu dekat, KKP juga akan menyatukan beberapa operator kapal angkut untuk ketahui kepadatan tiap-tiap rute untuk setelah itu direformulasi.
" Jadi, bukanlah masalah ukurannya ukuran kapal, tapi berapakah jumlahnya serta pembagiannya pembagian rute, " tuturnya, Selasa (27/2/218).
Baca Juga : Harga Tiket Kapal Tidar - Harga Tiket KA
Sjarief menyebutkan pengangkutan ikan tidak dapat tergantung pada tol laut. Pertama, jumlah container berpendingin (reefer container) dalam program itu terbatas. Mengakibatkan, tangkapan ikan yang melimpah, termasuk juga hasil tangkapan kapal eks cantrang, di Indonesia timur sering menumpuk karna menanti untuk diangkut sampai 10 hari. Ke-2, tidak semuanya pelabuhan perikanan mempunyai alat bongkar muat container. Di bagian beda, jumlah cold storage timur terbatas.
KKP, papar dia, juga akan meletakkan semakin banyak kapal pengangkut ikan di lokasi dengan stock ikan melimpah, umpamanya di Dobo, Tual, serta Merauke. Seperti surat izin penangkapan ikan (SIPI), surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) nanti ditata sesuai sama potensi perikanan.
Terlebih dulu, Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (Apiki) menyarankan supaya alur operasional armada pengangkutan ikan nasional yang lama dihidupkan sekali lagi untuk memecahkan problem kesusahan bahan baku industri pengalengan ikan yang selalu berlanjut.
Ketua Harian Apiki Ady Surya merekomendasikan supaya ukuran kapal pengangkut ikan tidak sekali lagi dibatasi maximum 150 gros ton. Perubahan ketetapan juga akan menghidupkan kembali armada pengangkutan ikan nasional yang sebenarnya lebih mencukupi pada saat kemarin.
Baca Juga : Harga Tiket Kapal Binaiya
Diluar itu, alih muatan ikan di dalam laut (transshipment) yang umum didunia jadi cara usaha penangkapan ikan paling efektif sebaiknya tidak dilarang, sepanjang ikuti regulasi serta dilaporkan. Pemerintah juga memiliki hak meletakkan pengawas diatas kapal hingga kesibukan alih muat terdaftar serta terawasi dengan baik.
Pola Lama Kapal Pengangkutan Ikan
Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia menyarankan supaya alur operasional armada pengangkutan ikan nasional dihidupkan sekali lagi untuk memecahkan problem bahan baku industri pengalengan ikan yang semakin kronis.
Ketua Harian Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (Apiki) Ady Surya menyebutkan Indonesia sesungguhnya mempunyai alur operasional pengangkutan ikan yang baik pada saat kemarin. Alur itu memakai kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia tanpa ada pembatasan ukuran serta alih muatan ikan di dalam laut (transshipment) domestik.
Dia merekomendasikan supaya ukuran kapal pengangkut ikan tidak sekali lagi dibatasi maximum 150 gros ton. Perubahan ketetapan juga akan menghidupkan kembali armada pengangkutan ikan nasional yang sebenarnya lebih mencukupi pada saat kemarin.
Ady mengatakan, sebelumnya pembatasan ukuran berlaku mulai Januari 2016, kapal pengangkut ikan sampai 300 GT bebas mengangkut ikan dari beragam ruang penangkapan ikan (fishing ground) ke pusat-pusat pemrosesan. Kapal-kapal itu beberapa besar dioperasikan oleh swasta nasional.
Tetapi mulai sejak Surat Edaran No D. 1234/DJPT/PI. 470. D4/31/12/2015 mengenai Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan pada Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang diteken Dirjen Perikanan Tangkap waktu itu Narmoko Prasmadji, pemerintah tidak sekali lagi memberi perpanjangan izin pada kapal pengangkut ikan memiliki ukuran diatas 150 GT.
Diluar itu, transshipment yang umum didunia jadi cara usaha penangkapan ikan paling efektif sebaiknya tidak dilarang, sepanjang ikuti regulasi serta dilaporkan. Pemerintah juga memiliki hak meletakkan pengawas diatas kapal hingga kesibukan alih muat terdaftar serta terawasi dengan baik.
" KKP sesungguhnya dapat merampungkan sendiri problem logistik ikan ini bila kapal pengangkut Indonesia dapat diatur dengan baik operasionalnya untuk mensupport suplai chain. Kapal angkut ikan ini izinnya KKP yang mengeluarkan, ingin sebesar apa pun. Mengapa kita ribut masalah kekuasaan di instansi beda? " kata Ady.
Menurutnya, bila alur operasional itu dibangkitkan kembali, KKP tidak butuh tergantung pada program tol laut atau mengulas berulang-kali langkah turunkan tarif angkut ikan memakai container berpendingin (reefer container) dari lokasi timur ke barat.
Ady mengatakan paling tidak lima faedah yang bisa dipetik bila alur pengangkutan ikan yang dahulu ada lama dikembalikan.
Pertama, masalah ketersediaan bahan baku serta kualitas bisa dikerjakan. Alur kemitraan dengan nelayan setempat juga jalan. Pasalnya, pengurusan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) mempersyaratkan info kepala dinas perikanan setempat, dimana kapal pengangkut beroperasi. Surat itu menjelaskan juga daftar nelayan yang berpartner dengan yang memiliki kapal angkut berpartner.
Ke-2, kapal pengangkut yang telah menyimpan ikan dari nelayan partner juga akan kembali pada pangkalan atau menurunkannya di kantong-kantong industri. Kapal itu membayar retribusi pada pemerintah daerah sebagai tempat penangkapan.
Ke-3, rencana transshipment juga akan melindungi kwalitas ikan waktu didaratkan hingga penuhi kwalifikasi industri serta export.
Baca Juga : Harga Tiket Kapal Wilis - Harga Tiket KA
Ke-4, transshipment juga penuhi kriteria pasar yang memerlukan ketertelusuran (traceability). Dengan hal tersebut, pasar Eropa tidaklah perlu sekali lagi mencemaskan asal-muasal ikan yang di tangkap memakai kapal kecil karna sudah didaftar serta dicatat oleh pengawas pelabuhan.
Ke-5, transshipment dengan kemitraan nelayan juga akan menghemat mengkonsumsi BBM. Dia berikan deskripsi, bila 5 kapal penangkap ikan beroperasi tanpa ada transshipment dengan saat melaut satu minggu, jadi keseluruhan juga akan ada 40 perjalanan pulang serta pergi dalam satu bulan. Bila transshipment dikerjakan, jadi keseluruhan cuma juga akan ada 10 perjalanan pulang serta pergi dalam satu bulan. Dengan hal tersebut, 75% pemakaian BBM bisa dihemat.
Baca Juga : Harga Tiket Kapal Awu
" Susunlah tata kelola hulu yang memanglah dlm kendali. Logistik container juga akan dapat semuanya. Kemampuan itu berada di tangan Bu Susi Menteri Kelautan serta Perikanan. Kita dapat memecahkan problem classic, kemampuan armada angkut nasional janganlah dikecilkan. Begitu, volume angkutnya besar, cost transportasi enteng, daya saing bahan baku kita lebih tinggi, " tutur Ady.
Apiki merekam utilitas industri pengalengan ikan nasional sekarang ini cuma 25% dari kemampuan terpasang. Kemampuan terpasang industri pengalengan tuna/cakalang 365. 000 ton per th., sedang pengalengan sarden/makarel 235. 000 ton per th..
Ketua Harian Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (Apiki) Ady Surya menyebutkan Indonesia sesungguhnya mempunyai alur operasional pengangkutan ikan yang baik pada saat kemarin. Alur itu memakai kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia tanpa ada pembatasan ukuran serta alih muatan ikan di dalam laut (transshipment) domestik.
Dia merekomendasikan supaya ukuran kapal pengangkut ikan tidak sekali lagi dibatasi maximum 150 gros ton. Perubahan ketetapan juga akan menghidupkan kembali armada pengangkutan ikan nasional yang sebenarnya lebih mencukupi pada saat kemarin.
Ady mengatakan, sebelumnya pembatasan ukuran berlaku mulai Januari 2016, kapal pengangkut ikan sampai 300 GT bebas mengangkut ikan dari beragam ruang penangkapan ikan (fishing ground) ke pusat-pusat pemrosesan. Kapal-kapal itu beberapa besar dioperasikan oleh swasta nasional.
Tetapi mulai sejak Surat Edaran No D. 1234/DJPT/PI. 470. D4/31/12/2015 mengenai Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan pada Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang diteken Dirjen Perikanan Tangkap waktu itu Narmoko Prasmadji, pemerintah tidak sekali lagi memberi perpanjangan izin pada kapal pengangkut ikan memiliki ukuran diatas 150 GT.
Diluar itu, transshipment yang umum didunia jadi cara usaha penangkapan ikan paling efektif sebaiknya tidak dilarang, sepanjang ikuti regulasi serta dilaporkan. Pemerintah juga memiliki hak meletakkan pengawas diatas kapal hingga kesibukan alih muat terdaftar serta terawasi dengan baik.
" KKP sesungguhnya dapat merampungkan sendiri problem logistik ikan ini bila kapal pengangkut Indonesia dapat diatur dengan baik operasionalnya untuk mensupport suplai chain. Kapal angkut ikan ini izinnya KKP yang mengeluarkan, ingin sebesar apa pun. Mengapa kita ribut masalah kekuasaan di instansi beda? " kata Ady.
Menurutnya, bila alur operasional itu dibangkitkan kembali, KKP tidak butuh tergantung pada program tol laut atau mengulas berulang-kali langkah turunkan tarif angkut ikan memakai container berpendingin (reefer container) dari lokasi timur ke barat.
Ady mengatakan paling tidak lima faedah yang bisa dipetik bila alur pengangkutan ikan yang dahulu ada lama dikembalikan.
Pertama, masalah ketersediaan bahan baku serta kualitas bisa dikerjakan. Alur kemitraan dengan nelayan setempat juga jalan. Pasalnya, pengurusan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) mempersyaratkan info kepala dinas perikanan setempat, dimana kapal pengangkut beroperasi. Surat itu menjelaskan juga daftar nelayan yang berpartner dengan yang memiliki kapal angkut berpartner.
Ke-2, kapal pengangkut yang telah menyimpan ikan dari nelayan partner juga akan kembali pada pangkalan atau menurunkannya di kantong-kantong industri. Kapal itu membayar retribusi pada pemerintah daerah sebagai tempat penangkapan.
Ke-3, rencana transshipment juga akan melindungi kwalitas ikan waktu didaratkan hingga penuhi kwalifikasi industri serta export.
Baca Juga : Harga Tiket Kapal Wilis - Harga Tiket KA
Ke-4, transshipment juga penuhi kriteria pasar yang memerlukan ketertelusuran (traceability). Dengan hal tersebut, pasar Eropa tidaklah perlu sekali lagi mencemaskan asal-muasal ikan yang di tangkap memakai kapal kecil karna sudah didaftar serta dicatat oleh pengawas pelabuhan.
Ke-5, transshipment dengan kemitraan nelayan juga akan menghemat mengkonsumsi BBM. Dia berikan deskripsi, bila 5 kapal penangkap ikan beroperasi tanpa ada transshipment dengan saat melaut satu minggu, jadi keseluruhan juga akan ada 40 perjalanan pulang serta pergi dalam satu bulan. Bila transshipment dikerjakan, jadi keseluruhan cuma juga akan ada 10 perjalanan pulang serta pergi dalam satu bulan. Dengan hal tersebut, 75% pemakaian BBM bisa dihemat.
Baca Juga : Harga Tiket Kapal Awu
" Susunlah tata kelola hulu yang memanglah dlm kendali. Logistik container juga akan dapat semuanya. Kemampuan itu berada di tangan Bu Susi Menteri Kelautan serta Perikanan. Kita dapat memecahkan problem classic, kemampuan armada angkut nasional janganlah dikecilkan. Begitu, volume angkutnya besar, cost transportasi enteng, daya saing bahan baku kita lebih tinggi, " tutur Ady.
Apiki merekam utilitas industri pengalengan ikan nasional sekarang ini cuma 25% dari kemampuan terpasang. Kemampuan terpasang industri pengalengan tuna/cakalang 365. 000 ton per th., sedang pengalengan sarden/makarel 235. 000 ton per th..
Subscribe to:
Posts (Atom)