Massa bawa beberapa bendera dan banner yang diantaranya tertulis 'Tolak RUU Budidaya Pertanian' serta 'DPR Prei Kanan Prei Kiri Rakyat Jadi Korban Janji'.
"Ramainya beberapa perselisihan yang berada di Jawa Timur serta pengalihan peranan pertanian serta non pertanian, yang kami kira unsur pemicu petani makin sengsara," kata satu diantara korlap tindakan Miftahul Ulum dari Aliansi Tani Jawa Timur pada wartawan di DPRD Jawa timur, Selasa (24/9/2019).
Baca Juga : Perbandingan Senilai
Mifta menjelaskan dalam tindakan ini ada enam tuntutan yang disuarakan untuk DPRD Jawa Timur serta Gubernur Jawa timur. Enam tuntutan itu ialah,
1. Tuntaskan perselisihan agraria yang berada di Jawa Timur
2. Mengehentikan semua proses kriminalisasi pada petani
3. Hentikan pergerakan pindah peranan tempat pertanian ke non pertanian
4. Menunda bahasan serta pengesahan RUU Pertanahan, RUU Skema budidaya pertanian berkepanjangan serta RUU punya potensi menindas rakyat lain.
5. Menerbitkan PERGUB mengenai perlindungan serta pemberdayaan petani berkepanjangan
6. Wujudkan reforma agraria sejati.
Selain itu, hal sama disibak oleh Naning Supra supaya produk undang-undang yang digedok DPRD Jawa timur dilakukan tindakan dengan dibuatkan Ketentuan Gubernur (Pergub). Undang-undang itu berkaitan perlindungan serta pemberdayaan petani.
Artikel Terkait : Perbandingan Berbalik Nilai
"Kami menggerakkan supaya UU itu dibuatkan Ketentuan Gubernur (Pergub), hingga dalam ukuran tehnis serta implementasi perlindungan serta pemberdayaan petani dapat dirasa," tutur Naning.
Naning mengutarakan bila pergub itu benar-benar ditunggu serta dinanti oleh petani bila alami tidak berhasil panen.
"Kami minta supaya dalam Pergub Perlindungan serta Pemberdayaan Petani ini di dalamnya ada asuransi tani, bagaimana petani akan tidak berhasil panen dari wereng atau cuaca, standarisasi harga selanjutnya pendidikan serta pemberdayaan dan standarisasi harga yang terjamin,"lanjut Naning.
Beberapa komponen warga di Bandung mulai bergerak dari Gedung Sate ke gedung DPRD Jawa Barat. Mereka mengatakan DPRD bubar.
Massa tindakan ini awalnya bergabung di muka Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (24/9/2019), jam 09.40 WIB. Sesudah bergabung, pengunjuk rasa dari beberapa komponen warga ini membuat barisan.
Baca Juga ; Menghitung Perbandingan
Sekalian bawa banner tertulis 'Rakyat Menuntut Negara' sampai banner 'Tolak Produk Hukum yang Tidak Pro Rakyat', pedemo bergerak ke arah gedung DPRD Jawa barat di Jalan Diponegoro.
Sekalian berjalan, massa terus menyanyikan yel-yel. "Bubarkan DPRD, bubarkan DPRD, bubarkan DPRD," teriak pedemo yang dibarengi massa yang lain.
Sampai di muka gedung DPRD, massa kembali lakukan orasi. Sebagian orang berganti-gantian mengatakan aspirasinya memakai pengeras suara. Massa mengemukakan inspirasi terkait beberapa RUU yang diulas di DPR RI.
Selain itu aparat kepolisian telah berjaga di seputar tempat demonstrasi. Polisi berjaga di belakang pagar gedung DPRD Jawa barat.
Sudah diketahui, gelombang tindakan demonstrasi menampik beberapa RUU tidak cuma hadir dari mahasiswa. Komponen warga di Bandung juga ikut turun ke jalan lakukan tindakan demonstrasi.
Baca Juga : Perbandingan Senilai
Kelihatan massa kenakan pakaian bebas. Muka mereka beberapa kelihatan ditutup oleh kain. Diluar itu, ada banyak orang yang datang dari komponen buruh bawa bendera berwarna merah.
Dalam laganya, beberapa warga itu bawa bermacam banner tertulis masalah penampikan beberapa RUU. Tulisan itu seperti 'Cagar Alam Harga Mati', 'Stop Kriminalisasi Pejuang Lingkungan', 'Tolak RUU Minerba', 'Tolak RKUHP', 'Padamkan Api bukan KPK', 'Negara Sudah Gagal' serta tulisan-tulisan yang lain.
"Cuma satu latar kita bersama dengan yakni rakyat tertindas. Saling tertibdas oleh negara. Kita lihat ini hari beberapa komponen rakyat dari mulai buruh, tani, mahasiswa serta pelajar bercampur di tindakan ini hari. Itu mengisyaratkan negara ini hari merenggut kebebasan serta keadilan yang harusnya punya kita," kata salah seseorang orator massa lewat pengeras suara.
No comments:
Post a Comment